JAKARTA, KOMPAS.com — Menurut Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat ternyata tidak demikian.
Seperti diungkapkan oleh Suryani (35), pedagang sayur, saat sedang berjualan di pinggiran rel, kawasan Pasar Gaplok, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (8/5/2010).
"Katanya sekolah gratis dari pemerintah, namun ternyata enggak begitu. SPP gratis, tapi banyak juga duit yang dikeluarin, harus beli bukulah, juga beli seragam. Mahal, padahal itu juga kan masuk biaya untuk sekolah," tutur Suryani yang dua anaknya bersekolah di SD Negeri kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Menurut Suryani, pemerintah juga harus memikirkan sampai ke masalah seragam dan juga buku untuk siswa.
"Uang buku, uang seragam harusnya juga gratis, dijatah per siswa gitu," harapnya.
Suryani menuturkan, penghasilannya sebagai tukang sayur saja tidak mencukupi untuk membiayai sekolah. Maka, setelah pagi berjualan, dirinya juga bekerja mengumpulkan dus dan botol plastik bekas air minum kemasan untuk dijual.
"Yah, berharap dari jualan ini aja enggak bisa, untungnya enggak seberapa, paling buat makan aja, makanya setelah jualan, siangnya saya juga jadi pemulung, mungut dus dan botol. Kalau enggak gini, anak-anak enggak ada biaya," ungkapnya.
Suryani mengungkapkan, memang berat yang dijalani, tetapi demi anak-anak dia akan melakoni.
"Asal buat anak, jangan sampai kayak saya yang hanya gini," terangnya.
Hidup di Jakarta memang tak kenal kompromi, katanya. Pinggiran rel tempat yang dipakainya berjualan juga tempat tinggalnya. Lalu lalang kereta pun menjadi hal yang biasa.
Comments
Post a Comment